Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku dalam Pengawasan Keuangan Daerah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai lembaga yang independen, BPK Perwakilan Maluku memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah guna mencegah adanya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Maluku, Ahmad Surya, “Peran BPK Perwakilan Maluku dalam pengawasan keuangan daerah sangatlah vital. Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”
Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Maluku meliputi audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Dengan melakukan pengawasan secara berkala dan menyeluruh, BPK Perwakilan Maluku dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, “Peran BPK Perwakilan Maluku dalam pengawasan keuangan daerah merupakan kunci untuk mencegah korupsi dan penyelewengan anggaran di tingkat daerah. Kehadiran BPK Perwakilan Maluku memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola dengan baik dan transparan.”
Dalam menjalankan tugasnya, BPK Perwakilan Maluku bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi antara BPK Perwakilan Maluku dengan pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Dengan peran yang strategis dalam pengawasan keuangan daerah, BPK Perwakilan Maluku diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam menjaga keuangan daerah agar senantiasa transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sehingga, masyarakat dapat mempercayai bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya demi kemajuan daerah.