Pentingnya pengawasan keuangan tidak bisa diabaikan dalam mewujudkan otonomi khusus Ambon yang berkelanjutan. Pengawasan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan dana yang dialokasikan untuk pembangunan daerah benar-benar digunakan dengan efisien dan transparan.
Menurut Bambang Brodjonegoro, seorang pakar ekonomi, “Pengawasan keuangan yang baik akan membantu menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.” Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Ambon untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan keuangan mereka berjalan dengan baik.
Dalam konteks otonomi khusus Ambon, pengawasan keuangan juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Menurut Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, “Tanpa pengawasan keuangan yang ketat, risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana sangat besar. Hal ini bisa merugikan pembangunan daerah dan menghambat pencapaian tujuan otonomi khusus Ambon.”
Pemerintah daerah Ambon harus memastikan bahwa lembaga pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah bekerja secara efektif dan independen. Mereka juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan, seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan. “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan akan membantu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pengawasan keuangan dalam mewujudkan otonomi khusus Ambon yang berkelanjutan tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran keuangan diawasi secara ketat demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas.