Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan kawasan pedesaan di Indonesia. Namun, tantangan dalam pelaporan dana desa di Ambon seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Berbagai masalah seperti kurangnya transparansi, pengawasan yang lemah, hingga potensi penyalahgunaan dana seringkali muncul dalam pelaporan dana desa di Ambon.
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan dana desa. Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Anhar Riza Antariksawan, transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah potensi penyelewengan. “Dengan adanya transparansi yang baik, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa secara lebih efektif,” ujar Anhar.
Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran dana desa. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. “Pemerintah harus memastikan bahwa pelaporan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel agar efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai,” ujar Enny.
Namun, tantangan dalam pelaporan dana desa di Ambon tidak dapat diatasi hanya dengan keterbukaan dan pengawasan yang ketat. Dibutuhkan juga peran aktif dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas. “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas sangat penting dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran dana desa,” ujar Anhar.
Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas, diharapkan pelaporan dana desa di Ambon dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik, sehingga dana desa dapat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan kawasan pedesaan di Ambon.