Pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, tantangan dan solusi dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Ambon menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan seksama.
Tantangan pertama dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Ambon adalah transparansi dan akuntabilitas. Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran.
Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan sistem informasi keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang transparan, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran daerah secara langsung dan memastikan bahwa uang negara digunakan dengan efisien dan efektif.
Tantangan lain dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Ambon adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Emil Dardak, Gubernur Jawa Timur, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi hambatan utama dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat.
Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan dan pendidikan yang terus menerus bagi para pegawai di bidang keuangan daerah. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan yang terus menerus, diharapkan para pegawai di bidang keuangan daerah dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.
Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Ambon, diharapkan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Ambon secara keseluruhan.