Peran evaluasi keuangan dalam mewujudkan transparansi pemerintah daerah Ambon sangatlah penting dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Evaluasi keuangan adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi keuangan guna menilai kinerja keuangan sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah Ambon.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Bambang Suharto, “Evaluasi keuangan merupakan langkah krusial dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya evaluasi yang baik, transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.”
Dalam konteks pemerintah daerah Ambon, evaluasi keuangan dapat membantu mengidentifikasi potensi kecurangan, pemborosan, dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat terjamin, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, “Transparansi keuangan pemerintah daerah merupakan kunci dalam menciptakan good governance. Evaluasi keuangan merupakan instrumen yang efektif dalam mengukur tingkat transparansi sebuah pemerintah daerah.”
Dalam prakteknya, pemerintah daerah Ambon perlu menerapkan sistem evaluasi keuangan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti BPKP, Inspektorat Daerah, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap transparansi pemerintah.
Dengan adanya peran evaluasi keuangan yang kuat, diharapkan pemerintah daerah Ambon dapat lebih efektif dalam pengelolaan keuangan dan mewujudkan transparansi yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga, pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga.