Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan APBD Ambon


Tantangan dan solusi dalam pengawasan APBD Ambon menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat. Sebagai salah satu kota terbesar di Maluku, Ambon memiliki anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut seringkali menjadi sorotan utama.

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan APBD Ambon adalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ambon, masih seringkali terjadi ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran yang dapat memicu praktik korupsi. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, yang menyatakan bahwa “transparansi dalam pengelolaan anggaran publik sangatlah penting untuk mencegah praktik korupsi.”

Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi. Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD Ambon masih tergolong rendah. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari aktivis anti korupsi, Tuti Karyani, yang menegaskan bahwa “tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan terhadap APBD tidak akan efektif.”

Namun, tidak semua adalah masalah. Beberapa solusi telah diusulkan untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan APBD Ambon. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran melalui media sosial dan website resmi pemerintah daerah. Hal ini juga diperkuat oleh saran dari anggota DPRD Ambon, Andi Muh. Nur, yang menyatakan bahwa “dengan meningkatkan transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan APBD.”

Selain itu, pentingnya pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara pengawasan APBD juga menjadi solusi yang efektif. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan APBD melalui pelatihan dan sosialisasi agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif.”

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pengawasan terhadap APBD Ambon dapat menjadi lebih efektif dan akuntabel. Sehingga anggaran yang telah disediakan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Ambon.