Tantangan dalam pemantauan pengelolaan anggaran Ambon memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai ibukota Provinsi Maluku, Ambon memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran demi kemajuan daerah. Namun, berbagai tantangan seringkali muncul dalam proses ini.
Salah satu tantangan utama adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurut Pakar Ekonomi, Dr. M. Ridwan Saidi, “Tanpa transparansi yang baik, pengelolaan anggaran bisa rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.” Oleh karena itu, pemantauan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pemantauan pengelolaan anggaran Ambon. Banyaknya program dan proyek yang harus dipantau membutuhkan tim yang handal dan kompeten. Menurut Kepala BPKP Provinsi Maluku, Bambang Sutantyo, “Kekurangan SDM seringkali menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.”
Selain itu, perubahan kebijakan yang sering terjadi juga menjadi tantangan dalam pemantauan pengelolaan anggaran Ambon. Ketidakpastian dalam kebijakan dapat menyulitkan pengelolaan anggaran dan pemantauan yang efektif. Menurut Ketua DPRD Maluku, Andi M. Ibrahim, “Kami terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang stabil agar pengelolaan anggaran dapat berjalan lancar.”
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas menjadi kunci dalam pemantauan pengelolaan anggaran Ambon. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan pemantauan dapat dilakukan secara efektif dan anggaran dapat digunakan untuk kemajuan daerah.